PRMEDAN
– Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan bahwa sistem lima hari sekolah akan mulai diberlakukan di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Utara pada tahun ajaran baru 2025.
Kebijakan ini diyakini sebagai bagian dari upaya membentuk karakter pelajar melalui waktu berkualitas bersama keluarga.
Hal ini disampaikan Bobby saat membuka diskusi kelompok terarah (FGD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, keberhasilan penerapan kebijakan ini tidak hanya terletak pada sekolah dan guru, tapi juga pada keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka di hari libur.
“Kami berharap, setelah sekolah lima hari, satu atau dua hari tersisa diisi dengan peran orang tua. Jangan sampai justru langsung diisi dengan bimbel (bimbingan belajar) semua,” tegas Bobby.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumut, baik bupati maupun wali kota, untuk ikut mempertimbangkan penerapan kebijakan serupa di jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan mereka.
Gubernur menyarankan adanya kajian khusus yang mendalam agar kebijakan ini bisa berdampak positif dari hulu hingga hilir pendidikan dasar.
“Kalau boleh, kita evaluasi bersama. Apa benar lima hari sekolah ini lebih efektif juga untuk siswa SD dan SMP? Apakah bisa menumbuhkan karakter yang lebih baik?” ujarnya.
Selain program lima hari sekolah, Bobby juga menyebut program sekolah gratis yang saat ini sedang dipercepat pelaksanaannya.
Ia menargetkan agar program tersebut selaras dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan.
Tidak hanya itu, Bobby juga sedang mempersiapkan pendirian sekolah unggulan di Kepulauan Nias. Ia menargetkan pembangunan lima sekolah unggulan di Sumut dalam lima tahun ke depan.
“Jika bisa satu tahun satu sekolah unggulan. Targetnya lima sekolah unggulan berdiri di Sumut,” ujar Bobby optimis.
Program sekolah lima hari telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi ini.
“Kami di DPRD Sumut mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dilakukan Pak Gubernur untuk kemajuan pendidikan kita,” kata Erni.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Sumut juga telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung untuk mendampingi implementasi kebijakan ini.
Mulai dari kajian akademik, diskusi lintas sektor, sosialisasi kepada siswa dan orang tua, hingga penyusunan sistem pelaporan dan pemantauan berbasis digital.
Acara FGD tersebut juga dihadiri oleh para kepala daerah, perwakilan Kementerian, kepala cabang dinas pendidikan, akademisi, pimpinan universitas, yayasan pendidikan, hingga tokoh masyarakat.
Dengan kebijakan ini, Sumut tampaknya siap melangkah ke arah pendidikan yang lebih manusiawi, memberi ruang bagi pelajar untuk tumbuh bersama keluarga, dan membangun karakter kuat untuk generasi mendatang.***
