Gurutekno
– Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, tidak berhenti membela Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadapi upaya pemakzulan.
Dua kali ia menyerang balik Forum Purnawirawan, kelompok yang mengusulkan pemakzulan Gibran di muka publik.
Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 dan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 pernah menyebut Forum Purnawirawan sebagai pecundang.
Baru-baru ini, ia menyebut para jenderal pensiunan pasukan bersenjata itu sebagai manusia konyol.
Orang Bodoh
Menurut Silfester, Forum Purnawirawan hanya ingin memenangkan egonya sendiri, karena tidak terima Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024.
Ia menganggap Forum Purnawirawan adalah bagian dari paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pria kelahiran NTT, 54 tahun lalu itu, menyebut Forum Purnawirawan sebagai ‘manusia konyol’ karena mau menduduki MPR demi mendesak pemakzulan Gibran.
Yang saya lihat ini kan orang-orang konyol ya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri saja.
Jadi dalam hal ini, kalau (surat usulan pemakzulan Gibran) belum direspons ataupun direspons (oleh DPR), apa pun mereka akan tetap menduduki DPR/MPR itu. Itu kan keinginan mereka.
“Mereka pada dasarnya tidak rela ya Prabowo-Gibran ini berkuasa.”
“Mereka memang orang-orang yang kemarin, pertama, kalah, kedua, setelah Pilpres, mereka mendemo KPU,” kata Silfester.
Silfester juga menganggap bahwa upaya pemakzulan Gibran sebaiknya dihentikan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kalau kami ya setop saja, karena tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas. Kalau mau lagi, kita bertempur di 2029,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan TNI marah setelah surat usulan pemakzulan Gibran tidak segera direspons oleh DPR.
Para pensiunan prajurit TNI itu telah mengirim surat usulan pemakzulan pada 26 Mei 2025.
Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menjadi penandatangani.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat itu.
Namun, pada paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), tidak ada pembahasan mengenai usulan pemakzulan Gibran.
Slamet Soebijanto menyebut aspirasi para purnawirawan telah diabaikan dan mengancam akan menduduki MPR.
“Jika kita sudah mendekati mereka dengan cara yang sopan, tetapi diabaikan, tidak ada langkah lain selain mengambil tindakan secara paksa. Kita akan menduduki MPR Senayan di sana. Oleh karena itu, saya minta persiapkan kekuatan,” kata Slamet dalam konferensi pers bersama forum purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari
Kompas.com
.
Pecundang
Sebelumnya, Silfester menyebut para penggawa Forum Purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai para pecundang.
Karena, menurut Silfester, mayoritas mantan perwira tinggi dan menengah tersebut adalah pendukung Anies Baswedan, yang kalah dalam Pilpres 2024.
“Jadi kalau kemarin yang dibentuk Forum Purnawirawan itu mayoritas, saya tekankan, adalah para purnawirawan yang kalah Pilpres kemarin, mayoritas itu pendukungnya Anies Baswedan,” kata Silfester dalam program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Rabu (7/5/2025).
Silfester menandai sejumlah purnawirawan yang ikut demo di KPU pada 19 Maret 2024 menolak kemenangan Prabowo-Gibran.
“Kita lihat mulai dari Tyasno Sudarto, Fachrul Razi, terus kemarin juga Pak Sunarko dan Suharto itu adalah orang-orang yang berdemo tanggal 19 Maret 2024 di KPU karena mereka tidak menyetujui kemenangan Prabowo-Gibran.”
“Jadi mereka melakukan demonstrasi ke KPU pada 19 Maret 2024 karena mereka mengatakan ada kecurangan di sana,” kata Silfester.
Silfester memandang usulan Forum Purnawirawan memiliki motif yang dilatarbelakangi dendam masa lalu, tepatnya terkait Pilpres 2024.
“Jadi ini tidak murni. Dalam bahasa saya, ini adalah manusia-manusia pecundang yang tidak murni,” kata Silfester.
Menurutnya, usulan Forum Purnawirawan tidak memiliki fakta hukum yang melatarinya.
Selama enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, wapres tidak melakukan pelanggaran konstitusional.
“Bukan mereka mau memperbaiki bangsa, malah mengadu domba bangsa,” jelasnya.
Akses Guruteknodi
Berita Google
or
Saluran WhatsApp
Gurutekno. Pastikan Tribunners sudah menginstal aplikasi WhatsApp ya
