Gurutekno
Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina melihat Forum Purnawirawan TNI hanya ingin memenangkan egonya sendiri.
Pasalnya, mereka tidak terima Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024.
Silfester juga mencela para pensiunan TNI tersebut sebagai ‘manusia konyol’ karena berencana menggeruduk MPR demi mendesak Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI.
Ia menganggap Forum Purnawirawan adalah bagian dari paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Yang saya lihat ini kan orang-orang konyol ya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri saja.
Jadi dalam hal ini, kalau (surat usulan pemakzulan Gibran) belum direspons ataupun direspons (oleh DPR), apa pun mereka akan tetap menduduki DPR/MPR itu. Itu kan keinginan mereka.
“Mereka pada dasarnya tidak rela ya Prabowo-Gibran ini berkuasa.”
“Mereka memang orang-orang yang kemarin, pertama, kalah, kedua, setelah Pilpres, mereka mendemo KPU,” kata Silfester.
Hal itu disampaikan Silfester dalam program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis (3/7/2025).
Silfester juga menganggap bahwa upaya pemakzulan Gibran sebaiknya dihentikan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kalau kami ya setop saja, karena tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas. Kalau mau lagi, kita bertempur di 2029,” jelasnya.
Forum Purnawirawan Akan Duduki MPR
Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan TNI marah setelah surat usulan pemakzulan Gibran tidak segera direspons oleh DPR.
Para pensiunan prajurit TNI itu telah mengirim surat usulan pemakzulan pada 26 Mei 2025.
Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menjadi penandatangani.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat itu.
Namun, pada paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), tidak ada pembahasan mengenai usulan pemakzulan Gibran.
Slamet Soebijanto menyebut aspirasi para purnawirawan telah diabaikan dan mengancam akan menduduki MPR.
“Jika kita sudah mendekati mereka dengan cara yang sopan, tetapi diabaikan, tidak ada langkah lain selain mengambil tindakan secara paksa. Kita akan menduduki MPR di Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta kalian siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam konferensi pers bersama forum purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Kompas.com.
Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran.
Ia mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.
“Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini,” ujar Slamet.
Ia mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan. Karena tak ada respons, ia bahkan menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI.
“Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya tidak sopan, tidak dijawab,” ujar Slamet.
“Oleh karena itu, kita tidak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau tidak mau harus begitu,” tambahnya.
Mantan Wakil Gubernur Lemhannas itu menekankan pentingnya persatuan antara purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum.
Ia menyerukan kepada hadirin untuk berjuang bersama demi bangsa. Seruan tersebut disambut dengan antusias oleh peserta yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan yang dibacakan bersama-sama.
Ikrar tersebut mengulang kembali lima sila dalam Pancasila, menandakan komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara.
Sementara itu, forum para purnawirawan TNI yang hadir dalam konferensi pers ini antara lain mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko.
Dalam forum yang sama, Mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, menegaskan bahwa pemakzulan Gibran merupakan langkah mendesak demi keberlangsungan bangsa.
Ia khawatir dengan potensi kepemimpinan Gibran jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap. “Enggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena (kalau) lama terlambat akan enggak ada gunanya lagi,” kata Fachrul Razi.
Fachrul Razi menegaskan, syarat pemakzulan Gibran telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7A. Menurut dia, Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
“Bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebutkan secara jelas dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45,” jelas mantan Menteri Agama (Menag) itu.
Fachrul Razi berharap DPR tidak menunda-nunda proses penyelidikan. Ia khawatir akan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional jika situasi ini terus berlarut-larut.
“Kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketawaan negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP, yang tidak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah membaca-membaca, tidak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya budaya main game,” pungkas Fachrul.
Akses Guruteknodi
Berita Google
or
Saluran WhatsApp Gurutekno
. Pastikan Tribunners sudah menginstal aplikasi WhatsApp ya
