Beritakita.online
Program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan serentak pada 14 Juli ini. Sebanyak 100 titik rintisan disiapkan untuk menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagai pihak yang juga terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat, memberikan pembaruan mengenai pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah, menjelaskan bahwa saat ini program ini sedang memasuki tahap awal, yaitu renovasi fasilitas eksisting yang akan menjadi titik transisi sebelum pembangunan sekolah permanen dimulai.
“Sekolah rakyat ini saat ini memang sedang berproses. Jadi pemerintah kita pada 14 Maret 2025, saat itu kita bertahap dalam hal pelaksanaannya, berkontraknya pelaksanaan itu untuk ada tahap yang untuk renovasi, di mana renovasi ini adalah transisi sebelum sekolah rakyat itu nanti permanen untuk tahap kedua yaitu pembangunan,” ujar Essy kepada wartawan di Kementerian PU, Jumat (4/7).
Pembangunan Tahap 1A dan 1B
Pada tahap 1A, sebanyak 65 lokasi yang berasal dari Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemensos, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi telah direnovasi. Kontrak pengerjaan tahap ini dimulai pada 10 Mei dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025 dengan durasi 60 hari. Per 3 Juli, progres pekerjaan telah mencapai 90,72%—melebihi target harian 90,48%.
Namun, dua lokasi pada tahap ini mengalami hambatan dan akhirnya dikeluarkan dari daftar: satu di Papua Pegunungan karena kondisi geografis yang ekstrem, dan satu lagi di SMP 7 Katingan yang masih digunakan oleh siswa.
Sementara itu, tahap 1B yang mencakup tambahan 37 lokasi resmi dikontrakkan mulai awal Juli dan ditargetkan rampung akhir bulan ini. Lokasi-lokasi ini ditetapkan guna memenuhi target total 100 sekolah rakyat yang akan diresmikan dalam peluncuran nasional mendatang.
“PU itu tidak akan meninggalkan kualitas kita dalam hal membangun pastinya kualitas itu menjadi nomor satu,” tegas Essy.
Tahap 2: Pembangunan Sekolah Permanen Mulai Tahun Ini
Tahap selanjutnya yang disebut sebagai tahap 2 akan fokus pada pembangunan sekolah baru yang bersifat permanen. Setiap kompleks Sekolah Rakyat akan berdiri di atas lahan minimal 6 hektare dan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan total kapasitas 1.000 siswa.
Fasilitas tersebut antara lain asrama, mencakup tempat tinggal, konsumsi, serta ruang belajar dan pengembangan bakat siswa secara gratis. Pemerintah menargetkan 100 unit sekolah rakyat baru selesai dibangun sebelum tahun ajaran 2026 dimulai.
Essy mengungkapkan bahwa saat ini proses identifikasi dan pengadaan lahan masih berlangsung. Dari lebih 150 lokasi yang diusulkan, sebanyak 65 sudah disetujui, 77 masih dalam proses, dan 119 ditolak karena tidak memenuhi kriteria.
“Kami tolak karena beberapa hal tadi, yaitu mengenai lahannya. Lalu tiba-tiba di bawahnya ada lahan yang diberikan tetapi berada di daerah sutet, tegangan tinggi, atau rawan bencana, nah itu langsung kami tolak,” jelasnya.
Pada tahap renovasi maupun pembangunan, PU memanfaatkan berbagai fasilitas negara seperti sentra milik Kemensos serta balai latihan kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun pemerintah daerah. Meskipun BLK juga digunakan untuk pelatihan kerja, PU memastikan tidak ada tumpang tindih program karena banyak fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
“Jadi (pelatihan di BLK) itu tetap jalan, kita tetap jalan, jadi dua sisi yang berbeda,” ujarnya.
