Gurutekno, Lampung Tengah –
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mengatakan bahwa percepatan perbaikan jalan di Lampung Tengah membutuhkan dana sebesar Rp 2,4 triliun.
Pemkab Lampung Tengah sedang berupaya memperbaiki infrastruktur atau jalan yang rusak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mengatakan, saat ini dia sedang berfokus pada tiga hal untuk menjawab aspirasi masyarakat, di antaranya percepatan perbaikan jalan rusak, peningkatan ekonomi, dan keamanan.
“Untuk kebutuhan percepatan perbaikan jalan di Lampung Tengah ini membutuhkan Rp 2,4 triliun itupun hanya untuk semua jalan kabupaten saja,” kata Ardito, Rabu (2/7/2025).
Ardito mengatakan, dalam percepatan pembangunan jalan rusak, hanya bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu meningkatkan PHD berjangka, melalui pinjaman, dan KPPU.
Ia mengatakan, jika menggunakan opsi pinjaman, pihaknya hanya bisa mengajukan, besaran nominal yang akan diterima ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman.
Sementara itu, kata Ardito, pihaknya mengajukan angka maksimal karena targetnya adalah memperbaiki jalan rusak dalam waktu secepat mungkin.
“Jika kondisi keuangan kita baik, sebenarnya inginnya selesai tahun depan,” ujarnya.
Infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah dianggap penting karena sebagai daerah terluas di Provinsi Lampung membutuhkan akses yang baik untuk masyarakat setempat, juga sebagai jalur ekonomi yang menjangkau setiap daerah.
Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) I Fraksi Nasdem, Pande Putu Agustin menyatakan bahwa dirinya siap mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki jalan yang rusak, bahkan jika harus meminjam uang sekalipun.
“Jika pinjaman anggaran ke pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, saya siap mendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Namun, jika pemkab meminjam uang untuk keperluan lain, maka saya siap menolaknya,” kata Pande, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa Kabupaten Lampung Tengah sangat luas.
Jadi tidak heran jika banyak ditemukan jalan rusak di seluruh kecamatan dan lambatnya perbaikan karena keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, dia mendukung jika pemerintah kabupaten melakukan upaya lebih untuk mengajukan pinjaman dana ke pemerintah pusat agar percepatan perbaikan dapat terlaksana.
Selain itu, kata Pande, surat pengajuan pinjaman tersebut telah masuk ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
“Surat pinjaman ke Pemerintah Pusat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk di kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dimana saya sudah melihatnya langsung,” ujarnya.
Namun demikian, kata Pande, pihaknya perlu mengetahui secara langsung program apa yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan uang pinjaman dari Pemerintah Pusat.
Ia juga tidak ingin anggaran pinjaman ini menjadi beban baru bagi APBD Lampung Tengah.
Oleh karena itu, pihaknya ingin mendapatkan paparan langsung dari Eksekutif atau OPD terkait yang nantinya akan mengelola uang pinjaman tersebut.
“Tentu saja, kita ingin anggaran pinjaman ini tepat sasaran. Jangan sampai anggaran pinjaman ini menjadi beban baru APBD Lampung Tengah,” katanya.
“Saya sebagai pihak dari legislatif belum mengetahui program apa yang akan direalisasikan dari anggaran pinjaman Pemerintah Pusat tersebut. Saya ingin antara Eksekutif dan Legislatif duduk bersama membahas program yang akan direalisasikan,” tutupnya.
(Gurutekno/Fajar Ihwani Sidiq)
